Dari Musyawarah Warga, Infrastruktur Ekonomi Enam Desa di Gayam Disiapkan
Warga di enam desa Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, mulai menentukan arah pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Akses Ekonomi melalui Penyediaan Infrastruktur Publik di Kabupaten Bojonegoro. Musyawarah Desa (Musdes) digelar secara bertahap pada 11 dan 12 Agustus 2026, dengan melibatkan pemerintah desa, Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak), tokoh masyarakat, pemuda, serta warga penerima manfaat.
Musdes menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyepakati rencana pembangunan sekaligus memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan warga. Program tersebut merupakan bagian dari Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang didukung penuh oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan difasilitasi oleh Forum Studi Pengembangan Potensi Daerah (FOSPORA).
Enam desa yang mengikuti Musdes yakni Desa Manukan, Desa Cengungklung, Desa Katur, Desa Ringintunggal, Desa Begadon serta menyusul ditanggal lain nantinya yakni Desa Sudu. Setiap desa membahas kebutuhan infrastruktur yang berbeda, namun seluruhnya diarahkan untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Di Desa Manukan, masyarakat menyepakati rencana pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Pembangunan tersebut diharapkan dapat memperkuat kondisi lingkungan dan infrastruktur desa serta memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat.
Kepala Desa Manukan, Warngun, mengatakan Musdes menjadi kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyatukan pandangan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.
“Kami bersyukur pembangunan ini bisa masuk ke Desa Manukan. Pembangunan TPT sangat dibutuhkan untuk mendukung kondisi infrastruktur di desa. Melalui Musdes ini, kami ingin memastikan pelaksanaannya benar-benar sesuai kebutuhan warga dan mendapat dukungan masyarakat,” ujar Warngun.
Sementara itu, di Desa Cengungklung, masyarakat membahas rehabilitasi Gedung TK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan bagi anak-anak di desa. Desa Katur menyepakati perbaikan jalan paving desa, Desa Ringintunggal membahas perbaikan jalan usaha tani untuk mendukung kegiatan pertanian, sedangkan Desa Begadon memprioritaskan pembangunan drainase guna membantu mengurangi potensi genangan di lingkungan permukiman.
Musdes tidak hanya membahas bentuk pembangunan, tetapi juga mendorong masyarakat memahami peran mereka dalam mengawal proses pembangunan, mulai dari pelaksanaan pekerjaan hingga pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur setelah pekerjaan selesai.
Perwakilan FOSPORA, Budi, mengatakan Musdes merupakan bagian penting dalam membangun rasa memiliki masyarakat terhadap program.
“Musdes bukan sekadar forum untuk menyampaikan rencana pembangunan. Di sini masyarakat memiliki ruang untuk berdiskusi, menyampaikan kebutuhan, sekaligus menyepakati bagaimana program akan dilaksanakan. Ketika masyarakat terlibat sejak awal, rasa memiliki terhadap hasil pembangunan juga akan semakin kuat,” kata Budi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan transparan dan sesuai kebutuhan masing-masing desa.
Perwakilan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Feni K. Indaharti, mengatakan pelaksanaan Musdes memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat.
“Kami ingin pembangunan yang didukung melalui program PPM tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat. Musdes menjadi salah satu ruang penting untuk memastikan masyarakat ikut terlibat dalam menentukan kebutuhan dan mengawal proses pembangunan,” ujar Feni.
Ia berharap keterlibatan warga dapat terus berlanjut hingga pembangunan selesai dan fasilitas tersebut digunakan.
“Ketika masyarakat terlibat sejak proses perencanaan, diharapkan muncul rasa memiliki yang kuat. Karena pada akhirnya, infrastruktur yang dibangun ini adalah untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan masyarakat desa,” katanya.
Pelaksanaan Musdes di enam desa tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah sebelumnya Timlak mendapatkan pembekalan melalui pelatihan tata kelola dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam menentukan kebutuhan, tetapi juga dipersiapkan untuk mengawal pelaksanaan program di tingkat desa.
Dari pembangunan TPT Desa Manukan, GOR Desa Sudu, rehabilitasi Gedung TK Desa Cengungklung, jalan paving Desa Katur, jalan usaha tani Desa Ringintunggal, hingga drainase Desa Begadon, pembangunan diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
Melalui kolaborasi EMCL, FOSPORA, pemerintah desa, Timlak, dan masyarakat, Program Peningkatan Akses Ekonomi melalui Penyediaan Infrastruktur Publik di Kabupaten Bojonegoro diharapkan tidak hanya menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.