“Mama Asih”, Wujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Partisipasif

Bojonegoro – Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal dan memuaskan banyak pihak. Terselenggara Lokakarya pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang partisipatif di Ruang Co Creating Pemkab Bojonegoro, Senin siang (7/11).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh IdFos Indonesia dan didukung penuh oleh ExxonMobil Cepu Limited ini, disertai dengan diskusi interaktif terkait pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan. Turut hadir perwakilan dari Ormas, NGO, LSM, dan Akademisi.

Dibahas dalam lokakarya, yakni program maklumat bersama pelayanan bersih yang disingkat “Mama Asih”.

Direktur IdFoS Indonesia mas Joko Hadi Purnomo menyampaikan program ini sudah dimulai sejak tahun 2016, dan mulai dibentuk pilot project sejak awal 2017 ada di puskesmas gayam, dan pupungan.

“Kenapa kita memilih menamakan “mama asih” karena diharapkan dalam memberi pelayanan bisa seperti para mama yang melakukan pekerjaan dengan teliti, cermat, dan sepenuh hati,” ungkapnya.

Diharapkan dengan adanya diskusi berbagai elemen masyarakat yang bersinggungan langsung dengan aspek pelayanan kesahatan ini. Dapat menyampaikan ide-ide yang bisa membantu dalam menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik dan bersih. Serta sudah terbentuk forum penyelesaian masalah pelayanan kesehatan dalam program Mama Asih.

Turut hadir dalam pembukaan acara , yakni Bupati Bojonegoro, Drs. Suyoto MSi atau yang akrab disapa Kang yoto. Dalam sambutannya, beliau  menyampaikan OGP (Open Government Partnership) yang kita laksanakan saat ini berbicara mengenai data revolution, hal ini untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh rakyat. Sedangkan OGP tingkat desa itu efektif untuk menyelesaikan masalah resource ditingkat desa, termasuk didalamnya adalah aspek pelayanan kesehatan.

“Keterbukaan yang kita pakai ini agar semua resource dapat dikelola dengan akuntabel dan dapat diakses oleh publik. Sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan resource oleh pemerintah. Serta masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah. OGP yang kita anut memiliki 3 output di antaranya adalah pendidikan, kesahatan, dan perijinan. Dimana kebanyakan daerah hanya menerapkan 2 output saja”, ujar beliau dalam penyampaian arahan.